Kasus Korupsi

Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri: Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga

Deni Muhtarudin

Image
Mendagri ??Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) saat mengikuti rapat gabungan dengan pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/18). Pimpinan DPR bersama seluruh fraksi serta pemerintah menggelar rapat konsultasi terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK membuat nama baik kepala daerah lainnya tercoreng.

Pasalnya, menurut Tjahjo, sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK hanyalah segelintir orang saja. Masih banyak kepala daerah lainnya yang masih memiliki integritas dan kinerja yang bersih dari korupsi.

"Dari 500 lebih kepala daerah yang ada di Indonesia, ada beberapa berbuat lancung, lalu kena kasus. Kebanyakan korupsi. Tapi, masih banyak juga yang bersih dan punya integritas," ungkapnya di Jakarta, Selasa (13/2).

baca juga:

KPK Bakal Panggil Ulang Joko Widodo?

Temuan Uang Sejumlah Rp404 Miliar Diduga Masih Terkait dengan Najib Razak

Kapolri Minta Kepala Daerah Tangkal Berkembangnya Terorisme

Akan tetapi, Tjahjo mengatakan, karena beberapa orang itulah, pada akhirnya yang bersih pun ikut terkena imbasnya. Padahal yang berbuat culas hanya segelintir, tapi yang lain ikut dinilai rusak atau dipandang sama rusaknya.

"Jangan dipukul rata, kasuistis. Ada 500 lebih kepala daerah, walau pun 500 lebih itu (bersih), satu orang saja sudah ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga," katanya.

Sebagai Mendagri, Tjahjo pun mengaku sangat sedih dan prihatin. Apalagi, menurut Tjahjo, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kepala daerah selalu mengingatkan hati-hati dalam mengelola keuangan daerah, selalu mengingatkan untuk memahami area rawan korupsi.

"Kami juga terus menerus mengingatkan untuk menghindari area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, belanja barang dan jasa, jual beli jabatan," ujarnya.[]

terkait

Image
Image
Image

terkini

Image
Image
Image