Pemuda Muhammadiyah: UU MD3 Baru Menyeret Indonesia ke Era Kegelapan Demokrasi

Deni Muhtarudin

Image
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak | AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa penambahan sejumlah pasal karet di UU MD3 adalah langkah menyeret Indonesia ke dalam era kegelapan demokrasi.

"Bagi saya, UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi, ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/2).

Terlebih, menurut Dahnil, adanya Pasal 122 huruf K yang dijadikan tameng oleh DPR agar kebal dari kritikan yang diberikan oleh rakyat yang memilih mereka.

baca juga:

Mengapa KPU Bersikukuh Tetap Larang Napi Ikut Nyaleg, Meski Ada yang Menentang?

Sereida Reses, Warga DKI Keluhkan Masalah Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Komunitas Driver Online Sumsel Minta Operator Siapkan Aplikasi Panic Bottom

"Bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum dan anti kritik," ujarnya.

Dahnil menegaskan, watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkiti semua politisi yang saat ini memiliki kekuasaan.

Bahkan, menurut Dahnil, Anggota DPR dan partai politik saat ini telah kehilangan moral untuk bicara demokrasi dan hak masyarakat sipil yang ada di dalamnya.

"Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut," katanya.

Seperti diketahui, DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Revisi itu pun memuat penambahan 3 pasal yang menuai polemik. Pasal tersebut adalah Pasal 73 yang ditambahkan frase 'wajib' bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR.

Berikutnya, Pasal 122 huruf k yang berbunyi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

Yang ketiga adalah Pasal 245 yang menyatakan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Sementara itu, dari 10 fraksi partai politik di DPR, hanya dua yang menolak dan melakukan 'walk out' yaitu PPP dan Nasdem. Sedangkan 8 sisanya yakni Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Hanura, PAN, PKS, dan Partai Demokrat menyetujuinya.[]

terkait

Image
Image
Image

terkini

Image
Image
Image