Hardiknas

KPAI: Hardiknas Momentum Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Deni Muhtarudin

Image
Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, mendesak Kemendikbud memberi perhatian pada kasus perdagangan anak, Selasa (3/4). | AKURAT.CO/Yohanes Antonius

AKURAT.CO, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong sejumlah instansi pemangku kebijakan pemerintah untuk bersinergi menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi warga melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya.

Retno mengungkapkan bahwa percepatan SRA tersebut harus dilakukan seluruh Kementerian/Lembaga (KL) terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag), demi kepentingan terbaik bagi anak.

baca juga:

Sekolah AL-Izhar Hadirkan Wajah Budaya Indonesia di Wales

Tak Main-main, Anggika Bolsterli Akan Lanjut S2 Jurusan Film

Pilih Kuliah atau Syuting? Verrell Bramasta Galau

"Program SRA selama ini hanya dipahami sebatas sekolah aman dari kekerasan, padahal SRA sesungguhnya adalah sekolah yang aman, nyaman dan bermartabat untuk mengantarkan anak-anak Indonesia yang berkualitas menjadi generasi penerus bangsa yang handal," ungkapnya dalam keterangan resmi kepada AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (3/5).

Menurut Retno, SRA tidak sekadar zero kekerasan, tetapi sekolah yang mendeklarasikan sebagai SRA yang juga harus memiliki kantin yang sehat. Selama ini jajanan di sekolah didominasi oleh karbohidrat, makanan yang mengandung pemanis, penyedap dan pengawet.

"Jarang kantin sekolah menyediakan buah dan sayur. Padahal anak dalam tumbuh kembangnya sangat membutuhkan makanan yang sehat dan gizi yang seimbang," ujarnya.

Selain itu, Retno mengatakan, sekolah yang mengikrarkan diri sebagai SRA juga wajib menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara fisik, asri dan hijau, memiliki jalur evakuasi bencana, bebas asap rokok, bebas narkoba dan memiliki nomor pengaduan jika siswa mengalami kekerasan dan ketidaknyamanan lain saat berada di sekolah.  

"Program SRA selama ini diartikan keliru, seolah hanya untuk kepentingan anak, padahal kondisi sekolah yang aman, nyaman, asri, sehat dan nol kekerasan adalah situasi dan kondisi yang akan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan petugas sekolah lainnya," katanya. 

Oleh karena itu, lanjut Retno, para guru di berbagai sekolah seharusnya dibekali kemampuan dalam psikologi anak agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya, harus diberi pelatihan manajemen kelas sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif dan membangun disiplin positif dalam proses pembelajaran.

"Karena masih banyak guru yang cenderung mendisiplinkan siswa dengan kekerasan, bukan dengan disiplin positif," ungkapnya.

Di samping itu, Retno juga menyampaikan bahwa Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik maupun para birokrat pendidikan.

Padahal isi Permendikbud itu sangat rinci dalam mendefinisikan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasannya dengan jelas.

"Untuk itu, Kemdikbud harus lebih masif lagi dalam mensosialisasikan ke jajarannya, para guru dan para birokrat pendidikan," ujarnya.[]

terkait

Image
Image
Image

terkini

Image
Image
Image