Jokowi Mau Terbitkan Perppu, Fadli Zon: Pengalihan Isu

Arief Munandar

Image
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disahkan bila pemerintah tidak menunda pembahasan.

"Saya baru bicara juga dengan pimpinan Pansus (Panitia Khusus), Pak Muhammad Syafi'i mengatakan, sebetulnya kemarin itu tinggal 1 atau 2 item lagi yang selesai, tapi dari pihak pemerintah sendiri yang meminta menunda satu bulan," ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (14/5).

Fadli menegaskan bahwa pembahasan RUU Terorisme dibahas oleh dua pihak, yakni DPR dan pemerintah. Hasil pembahasan RUU pun disahkan bila disepakati kedua pihak tersebut. Jika ada yang menyebut DPR lamban mengesahkan RUU, Fadli menyebut pendapat tersebut salah persepsi.

baca juga:

Gedung DPRD Balikpapan Digeledah Polisi, Ada Apa?

Bamsoet Bantah Anggapan yang Mengatakan Kinerja Legislatif DPR Lemah

Asman Mundur dari Kabinet, Gerindra: Bentuk Ketaatan pada Partai

"Jadi seharusnya pada masa sidang kemarin sudah bisa kita (DPR) sahkan. Tapi dari pemerrintah yang meminta satu bulan, terutama terkait dengan definisi apa itu teroris, itu apa definisinya. Jadi supaya jelas. Saya kira tidak benar bahwa di DPR ini ada penundaan dan sebagainya," ungkap Fadli.

Terkait rencana Presiden Jokowi yang ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Legislator Gerindra ini beranggapan bahwa ini adalah pengalihan isu. Sebab pemerintah tidak bisa menangani keamanan negeri ini, sehingga bisa terjadi rentetan insiden keruruhan di Mako Brimob dan bom bunuh diri di Surabaya.

"Perppu itu kan (diterbitkan) harus ada keadaan yang memaksa, yang genting, saya tanya sekarang apakah di Mako Brimob itu karena Undang-Undang? Jangan mengalihkan isu. Ini karena ketidakmampuan aparatur menangani keadaan keamanan," tegasnya.

Karenanya ia menyebut bahwa saat ini tidak perlu diterbitkan Perppu. Sebab pembahasan RUU Terorisme menuju tahap akhir yakni pengesahan.

"Tapi kalau nanti dia mau menyelenggarakan Perppu, ya silakan, itu haknya. Walaupun nanti kita harus nilai di DPR, pasti ada pro dan kontra lagi seperti apa Perppunya," pungkasnya.[]

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image