Soal Masa Jabatan, Pakar: JK Masih Bisa Menjadi Wapres

Deni Muhtarudin

Image
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan saat membuka perdagangan saham 2018 di BEI, Jakarta, Selasa (2/1). | ANTARA FOTO

AKURAT.CO, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) dinilai masih bisa mencalonkan diri kembali menjadi Wapres di 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menanggapi polemik masa jabatan Presiden dan Wapres dua periode berturut atau tidak seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 UUD 1945.

Margarito menilai bahwa JK masih bisa mencalonkan diri kembali karena sebelumnya pernah menjadi Wapres namun tidak secara berturut-turut.

baca juga:

Jusuf Kalla Gelar Nonton Bareng Piala Dunia di Rumah Dinas

Rocky: Pilpres Diikuti Pemilih Pemula, Mereka Bukan Generasi Tempurung, Tak Bisa Ditipu

INFOGRAFIS Peta Gugatan Pilkada 2018 ke MK

"Saya sendiri berpendapat Pak JK masih bisa dimungkinkan lagi (jadi Wapres). Kenapa? Oleh karena Pak JK itu jeda satu periode, baru masuk lagi," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (16/5).

Margarito menjelaskan, menurut Pasal 7 UUD 1945, konteksnya pada waktu itu adalah masa jabatan Presiden ke-2 RI Soeharto yang pada waktu itu berturut-turut dan tidak ada jeda.

"Itulah makna dari Pasal 7 itu. Dua kali masa jabatan di Pasal 7 itu harus dibaca dua kali secara berturut-turut," ujarnya.

Sedangkan dalam kasus JK, lanjut Margarito, karena JK tidak menjabat secara berturut-turut, maka masih bisa atau dimungkinkan untuk maju kembali sebagai Wapres.

"Menurut saya, secara konstitusional memungkinkan pada Pasal 7 dua kali masa jabatan berturut-turut. Kapan? ketika ada seseorang tidak berturut-turut, maka dia mempunyai kemungkinan menjabat lagi," katanya.

Seperti diketahui, MK tengah menguji materi atas ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan Pasal 7 UUD 1945.

Kuasa hukum para pemohon, Heriyanto Citra Buana, menjelaskan bahwa para pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan uji tafsir terkait pasal tersebut.

"Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa 'maupun tidak berturut-turut' mengandung tafsir yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan dasar filosofis Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945," ujarnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).[]

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image