DPR: BPK Harusnya Gunakan Audit Kinerja untuk Memeriksa Dana Desa

Deni Muhtarudin

Image
Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Sundari, dalam acara sosialisasi dana desa oleh BPK kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kediri dan camat di Hotel Grand Surya, Senin (14/5) | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sudah seharusnya menggunakan audit kinerja guna memeriksa pengelolaan dana desa.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Sundari, menggunakan ilustrasi kesuksesan Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah (Jateng), dalam penggunaan dana desa sehingga desa mampu keluar dari status sebagai desa tertinggal bahkan menjadi desa makmur.

"Melalui pemberdayaan BUMDES Tirta Mandiri yang bisa mendirikan 9 PT untuk berbisnis dan saham dimiliki oleh warga negara. BUMDES Tirta Mandiri berpenghasilan 10 M di tabun 2017, sehingga punya banyak kesempatan untuk membuat program-program santunan manula, membayar BPJS seluruh warga desa, bedah rumah, maupun subsidi bulanan untuk manula," ungkapnya kepada AKURAT.CO dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (16/5).

baca juga:

Bamsoet: Pilih Pemimpin yang Miliki Rencana Realistis, Tak Gerogoti APBD

Ketua DPR Imbau Masyarakat Pilih Pemimpin Secara Objektif

Tak Hanya Black List, DPR Minta Importir Bombai Mini Diberi Sanksi

Bahkan, menurut Eva, tiap warga mendapat tambahan bulanan sekitar Rp500 ribu per bulan dari saham yang dipunyai di salah satu PT milik BumDes Tirta Mandiri.

"Karena dana desa tujuannya adalah menggerakkan perekonomian desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, maka sepatutnya BPK menggunakan audit kinerja sehingga bisa memfasilitasi pengelolaan keuangan yang output oriented, dan bukan audit keuangan," ujarnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan, dengan audit kinerja, dana desa yang sebesar Rp 60 triliun itu bisa terkawal efektifitasnya sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Meski demikian, Eva mengingatkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di pedesaan tidak akan terwujud jika tidak ada perdamaian dan kestabilan. Oleh karena itu, Eva juga mengajak, kepada semua pihak untuk mengheningkan cipta bagi para korban bom bunuh diri di Surabaya dan di wilayah lainnya guna mewaspadai gerakan dan ajaran intoleransi yang merupakan cikal bakal terorisme.

Sementara itu, Komisioner 5 BPK Isma Yatun, berharap agar para kepala desa tidak main-main dalam mengelola dana tersebut.

"Kita berharap para kepala desa menggunakan logika Money Follows Function sehingga penggunaan dana desa memberikan output maksimal. Implementasi asas-asas pengelolaan keuangan seperti Transparansi, Tertib dan Disiplin Anggaran, Partisipatif dan Akuntabel akan membantu tercapainya output yang maksimal tersebut," katanya.[]

terkait

Image
Image
Image

terkini

Image
Image
Image