Ketua DPR Desak Kemenkoinfo Blokir Situs Penyebar Paham Radikal

Dedi Ermansyah

Image
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberikan kata sambutan dalam acara Seminar dan Lokakarya bertajuk Kartini di Era Digital: Perempuan, Inovasi, dan Teknologi, di Gedung KK II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). Seminar yang diadakan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini memperingati hari Kartini, dimana mereka berharap kaum perempuan atau Kartini masa kini menjadi insan yang melek teknologi. Seminar ini meneladani Kartini karena berkat perjuangannya, perempuan Indonesia memiliki berbagai keistimewaan, salah satunya di bidang politik. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mewajibkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam susunan kepengurusan partai politik maupun dalam daftar calon anggota legislatif | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian‎ Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperkuat pengawasan dan memblokir sejumlah situs-situs dan media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) maupun paham radikal.

"mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut," kata kata Bambang di Jakarta‎, Kamis (17/5).

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan soal belum ada mekanisme yang jelas dalam memantau kegiatan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada saat ini. Pemantauan makin mendesak seiring meningkatnya ancaman kelompok ormas yang mungkin terafiliasi radikalisme.

baca juga:

Bamsoet: Pilih Pemimpin yang Miliki Rencana Realistis, Tak Gerogoti APBD

Awal Juli, Pemprov DKI Lakukan Razia Pendatang Baru

Jasa Marga Kembali Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek

Sejauh ini, baru 375 Ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 83 Ormas luar negeri terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 Ormas terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Bambang pun meminta sejumlah komisi di DPR agar mendorong kementerian lembaga terkait memperjelas pemantauan ormas itu. Lembaga dimaksud seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemendagri, Kepolisian, Kemenkumham, dan Kemenkominfo.

"Untuk melakukan koordinasi dan kajian terpadu guna memonitor Ormas yang tercatat, agar dapat dipastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu berharap ada koordinasi lebih kuat di aparat intelijen untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pergerakan ormas berpaham radikalisme dan intoleransi. Juga terhadap ormas yang berpotensi terkait gangguan terhadap isu SARA.

Secara khusus, dia juga meminta TNI untuk menjaga ideologi dan keutuhan NKRI terhadap infiltrasi budaya luar dan paham ideologi asing seperti ISIS. Kerja itu harus dilakukan seiring dengan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi pergerakan serta ancaman terorisme.

Dari sisi DPR sendiri, Bamsoet menekankan bahwa pihaknya siap untuk bersama Pemerintah membenahi regulasi yang ada. Sehingga ada instrumen yang jelas dalam menangani paham-paham radikal, disamping pembenahan sistem kontrol sosial.

‎Selain itu, alat kelengkapan DPR yang ada akan memberikan dukungan berupa anggaran tambahan APBN, apabila diajukan terkait dengan masalah penanggulangan terorisme.

‎Lebih jauh, Bamsoet menilai aparat pemerintah daerah juga harus aktif melakukan pendeteksian dan pembinaan terhadap warganya masing-masing.

"Saya juga mngimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada RT/RW terhadap kegiatan Ormas yang berpotensi melakukan penyebaran paham radikal, intoleransi, dan terorisme," tandasnya.[]

terkait

Image
Image
Image

terkini

Image
Image
Image