DPR Siap Jembatani Konflik Antara LMK dan LMKN

Deni Muhtarudin

Image
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, saat menerima delegasi dari KCI di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6) | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku siap menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam industri musik di Tanah Air.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan, jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKN merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

"DPR RI pada November 2014 telah mensahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait. Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal," ungkapnya saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (5/6).

baca juga:

Lebaran Jelang Pilkada, Bamsoet: Jangan Hiraukan Pernyataan Provokatif

UU Antiterorisme Direvisi, Polri Bisa Tangkap WNI yang Tergabung ISIS

KPK Akui Terima Surat Ketidakhadiran Bamsoet dalam Pemeriksaan e-KTP

Bamsoet mengatakan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan bahwa setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota LMK. Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait.

"Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)," ujarnya.

Bamsoet menyampaikan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKN oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKN dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKN.

"KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKN yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKN padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKN juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI, LMKN tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait," katanya.

Sementara menurut Ketua Umum KCI, Dharma Oratmangun, pihaknya juga menilai bahwa tupoksi LMKN sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014 dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKN dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

"Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKN," ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, Bamsoet pun akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

"Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud," ujarnya.[]

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image