Iwan Setiawan

Membaca Kiprah #2019GantiPresiden Jelang Pilpres

Kolom

Image
Peserta aksi menunjukan pin dengan bertuliskan #2019GantiPresiden saat menghadiri aksi di kawasan Patung Kuda, pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (6/5). Aksi relawan #2019GantiPresiden ini merupakan seruan agar adanya pemimpin baru dalam Pilpres 2019. Para relawan datang dari berbagai penjuru Jabodetabek, bahkan tidak sedikit yang datang dari luar Jawa, seperti Aceh dan Maluku. Aksi ini juga dijaga ketat oleh pasukan gabungan dari TNI dan Polri AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Tagar 2019 Ganti Presiden yang digagas oleh Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera akhir-akhir ini mewarnai perpolitikan di tanah air. Hal itu dilatarbelakangi motivasi mereka ingin mendapatkan presiden baru selain Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Gerakan ini menilai, pemerintahan yang dinahkodai Jokowi saat ini tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Jokowi dinilai banyak mengingkari janji politiknya saat kampanye. Selain itu juga, kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk yang ditandai dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, melemahnya daya beli masyarakat, harga BBM dan Bahan Pokok semakin melejit, dan banyak isu-isu lainnya.

Gerakan #2019GantiPresiden ini pun massif dikampanyekan di mana-mana terutama di media sosial, sehingga hal itupun menjadi polemik karena dinilai bikin gaduh.

baca juga:

Jadi Cawapres Prabowo, Sudirman Said Tepis Isu Sandi Pindah Partai

Sandi Uno Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Dugaan Mahar Politik

Sandiaga Uno Tegaskan Tak Ada Mahar Politik ke PAN-PKS

PKS Cs mengklaim bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan sosial politik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Sementara kelompok yang tidak sepakat dengan gerakan tersebut menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden hanya sensasi politik dan membuat kegaduhan politik baru.

Gerakan ini juga mendapat perlawanan dari pendukung Jokowi yang kemudian juga mengkampanyekan tagar yang merupakan simbol perlawanan dari #2019GantiPresiden. Tagar tersebut seperti #2019TetapJokowi, #JokowiSekaliLagi, #JokowiDuaPeriode. Namun, tagar-tagar itu tak semassif dan seviral gerakan #2019GantiPresiden.

Peran #2019GantiPresiden di Pilkada 2018

Harus diakui bahwa gerakan #2019GantiPresiden berpengaruh pada suksesi politik di negeri ini. Sebut saja gelaran Pilkada Serentak 2018 yang telah selesai diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Pada Perhelatan Pilkada Serentak gerakan #2019GantiPresiden dinilai berperan penting dalam memobilisasi suara dan mendongkrak suara paslon. Salah satunya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Calon Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengakui pengaruh dari gerakan #2019GantiPresiden terhadap perolehan suara mereka. Perolehan suara Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di luar prediksi saat pemungutan suara berlangsung.

"Tagar ganti presiden itu sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara di pemilihan gubernur Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi, di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Seperti diketahui, perolehan suara Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar berbeda jauh dibandingkan tingkat elektabilitas ketika survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara.

Sebelumnya juga, di tengah berlangsungnya Pilkada Jabar, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, mengusung gerakan #2019GantiPresiden.

Hingga, akhirnya pada sesi debat kandidat Pilkada Jabar 2018, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, memamerkan kaus '2019 Ganti Presiden'. Hal itulah yang dianggap membuat gelombang yang menolak Presiden Jokowi 2019 atau tagar ganti presiden jadi bersatu dan berkumpul pada salah satu paslon, yaitu Sudrajat-Saikhu.

Bagaimana #2019GantiPresiden di Pilpres 2019?

Sang inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera masih tetap optimis akan bisa mengganti presiden pada Pilpres 2019 mendatang, meskipun jagoannya di Pilgub jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) yang diusung PKS kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum.

Berdasarkan hasil real count KPU, Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum memperoleh suara 33.15 persen, disusul paslon nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) 28.37%. Kemudian di posisi ketiga paslon nomor urut 4 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 25.88%, keempat paslon nomor urut 2 Hasanuddin-Anton Charliyan 12.60%.

Kemudian, di Pilgub Jawa Tengah, di mana PKS mengusung Sudirman Said-Ida Fauziyah, juga kalah dari pasangan Ganjar-Yasin. Namun, Mardani menilai, pihaknya cukup sukses, karena mendulang suara yang mereka peroleh cukup mengejutkan dibanding hasil survei elektabilitas selama ini.

Salah satu strategi yang mereka gunakan untuk meraup hasil tersebut, salah satunya adalah dengan 'menjual' #2019GantiPresiden.

Untuk itu, #2019GantiPresiden diyakini bakal terwujud. Dalilnya yang lain adalah Harga BBM terus naik, rupiah semakin melemah, tenaga kerja asing semakin banyak. "Kami serius mengganti Presiden di pilpres 2019. #2019GantiPresiden," kata Mardani di Akun Twitternya.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai, adanya gerakan seperti ini bisa menjadi peringatan dini bagi Jokowi di Pilpres mendatang. Gerakan #2019GantiPresiden ini dapat diasumsikan sebagai penegasan bahwa Indonesia memiliki pemimpin alternatif yang siap mengganti kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Gerakan ini juga akan efektif hingga pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti, karena amunisi gerakan #2019GantiPresiden tidak akan habis meski sudah dikampanyekan sejak dini.

Menurut Hendri, gerakan ini akan langgeng beriringan dengan segala peristiwa yang terjadi di tahun politik. "Misalnya nanti ada infrastruktur roboh atau Bahan Bakar Minyak (BBM) naik lagi, gerakan atau tagar itu bisa dihubungkan dan digunakan secara efektif untuk menghajar Jokowi hingga pilpres," kata Hendri.

Sementara itu, Direktur Lembaga Survei dan Kajian Politik Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai, menjamurnya gerakan #2019GantiPresiden akan berdampak strategis terhadap konstalasi Pilpres 2019.
Argumentasi itu berkaca dari berbagai lembaga survei, yang menyatakan suara petahana Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang masih kurang signifikan.

Untuk itu, sangat mungkin ajakan yang diserukan Mardani itu terwujud. Kendati demikian, Sampai saat ini belum ada calon yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Arsul Sani beberapa waktu lalu menilai, #2019GantiPresiden tak akan mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo. Pasalnya, belum ada satu pun bukti kalau ada yang mampu menyalip elektabilitas sosok Jokowi. Sehingga, ia meminta kepada massa #2019GantiPresiden untuk lebih pintar dalam berpolitik.

Senada dengan itu, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga mengatakan saat ini tidak terlihat siapa yang akan menjadi calon presiden di Pilpres 2019 selain Jokowi. Hanya Jokowi, yang sudah memastikan diri bersama parpol pendukungnya menjadi capres. Sedangkan yang lain baru sekadar menjadi copras. “Mau ganti presiden, mana presiden yang mau menggantikan?” kata Masinton diskusi Politik Copras-Capres di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4) lalu.

Terlepas dari itu semua, adanya fenomena gerakan politik seperti #2019GantiPresiden harus dimaknai sebagai bentuk tafsir demokrasi dari kelompok tertentu, yang diyakini sebagai salah satu metode untuk mengisi kompetisi politik dalam proses demokrasi itu sendiri.

Sukses atau tidaknya gerakan tersebut, tidak menjadi masalah bagi demokrasi. Karena, bentuk dari proses demokrasi akan relevan dengan situasi dan kondisi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pasti, Pilpres 2019 merupakan salah satu pesta demokrasi yang harus disukseskan oleh seluruh warga negara Indonesia, dengan harapan melahirkan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan.[]

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image