Tak Ada APBN-P, Misbakhun Tetap Ingatkan Pemerintah Soal Rupiah dan ICP

Siti Nurfaizah

Image
Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara Seminar Perpajakan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta, Rabu (11/7). | AKURAT.CO

AKURAT.CO, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan tidak ada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) di tahun 2018. Hal ini dikarenakan defisit negara masih berada di bawah perkiraan atau lebih rendah dibanding proyeksi. 

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah sehingga dipersilahkan saja jika memang pemerintah mengambil keputusan itu.

"Soal APBN-P ada atau tidak itu kan kewenangan sepenuhnya dari pihak pemerintah. Kalau menteri keuangan menganggap ini tidak perlu dan kemudiam pemerintah menganggap itu sebagai sebuah keputusan ya silahkan. Karena itu wilayah sepenuhnya dari pemerintah," ungkapnya di Jakarta, Rabu (11/7).

baca juga:

Ketua KPU Sebut Lima Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg DPR RI

DPR Sarankan Gencarkan Sosialisasi SNI ke UMKM

Bamsoet Minta Kementan Data Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan pemerintah bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi postur APBN yakni asumsi nilai tukar dan ICP yang jauh dari target.

"Tapi yang harus diingat adalah ada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar di reguler APBN kita yakni mengenai asumsi nilai tukar dan ada mengenai harga minyak yang sudah jauh berbeda dengan asumsi awal," jelasnya.

Politisi Golkar ini menyebutkan asumsi-asumsi yang tak mencapai target itu antara lain nilai tukar rupiah yang semula diasumsikan Rp13.400, saat ini telah mencapai hampir Rp14.400 per dolar serta ICP yang diasumsikan USD45 per barel saat ini lebih dari USD70 per barel.

"Minyak yang tadinya sekitar USD45 per barel sekarang diatas USD70 per barel. Nilai tukar rupiah yang tadinya Rp13.400 sekarang Rp14.000," lanjutnya.

Sehingga dalam hal ini pemerintah tetap harus melakukan penyesuaian namun juga melalui persetujuan DPR agar menjaga kondisi APBN yang kredibel, akuntabel, dan efisien.

"Ink kan butuh adjusment. Sementara yang kita ketahui sampai saat ini laporan keuangan pemerintah pusat sejak 2016 dan 2017 itu kan WTP. Nah tentunya apakah adjusment-adjusment non APBN itu melalui persetujuan DPR. Apakah memadai dan apakah mampu menjaga performance APBN itu untuk tetap kredibel kemudian tetap akuntabel dan efisien?," pungkasnya.

Namun sekali lagi Misbakhun mengungkapkan tetap menghargai dan menghormati keputusan pemerintah tersebut.

"Masalah ada APBN-P itu ada di eksekutif. Kami menghormati dan menghargai asalkan itu td adjusmentmya dapat tetap menjaga performance APBN agar tetap kredibel dan efisien," tutupnya.[]

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image