AS Ingin Indonesia Penuhi Persyaratannya, Jika Tidak Perang Dagang Dimulai

Denny Iswanto

Image
Presiden AS Donald Trump | REUTERS/Leah Millis

AKURAT.CO Pemerintah AS meminta Indonesia memastikan tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi produk ekspor negara adidaya tersebut jika fasilitas tarif preferensial (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia ingin dilanjutkan.

"Jadi sudah surplus Indonesia besar, lalu masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/7).

Saat ini, kata Enggar, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor Indonesia itu bisa berlanjut.

Indonesia akan bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.

"Kami sedang persiapkan dari berbagai kementerian/lembaga agar fasilitas GSP itu kita tetap dapatkan," ujar dia.

Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP tersebut, ada 3546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS. Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga 14 miliar dolar AS.

Enggar mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian AS adalah hambatan untuk eskpor produk hortikultura dari AS ke Indonesia dan juga ekspor kacang kedelai.

"Mereka 'concern' hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kami cabut karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kemudian, jangan dibuat ada hambatan nontarif yang dikenakan seperti untuk kedelai AS," tambah Mendag.

AS, saat ini, sedang mengevaluasi fasilitas GSP yang mereka berikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Evaluasi ini merupakan permintaan Presiden AS Donald Trump dengan mempertimbangkan surplus perdagangan yang terus dinikmati Indonesia.

Trump dikabarkan akan memutuskan mengenai keberlanjutan GSP ini pada November 2018. []

baca juga:

Pemerintah Bakal Evaluasi Kefektifan Insentif Atas DHE

Tak Patuhi Kebijakan AS, Trump Akan Boikot Harley Davidson

Selundupkan Batubara Korut, Tiga Perusahaan Korsel Terancam Sanksi

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image