Tambahan Alokasi Subsidi Sudah Diatur Dalam UU APBN

Siti Nurfaizah

Image
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyalami pimpinan rapat paripurna pada masa persidangan ke-5 tahun sidang 2017-2018 yang hanya dihadiri beberapa anggota DPR di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018). Dalam rapat paripurna ini mengagendakan beberapa acara seperti, perpanjangan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Pertembakauan, pengesahan RUU Kerja Sama bidang Pertahanan Antara Indonesia-Korea dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan serta penyampaian pandangan fraksi atas keterangan pemerintah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN TA 2017. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penambahan subsidi bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dapat dilakukan meski tak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018. 

Kebijakan subsidi tahun 2019 tersebut juga telah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI dan disampaikan melalui rapat paripurna DPR RI hari ini, Kamis (12/7).

Pemerintah memastikan untuk menambah subsidi solar, dari yang sebelumnya Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.

baca juga:

Pertamina Awasi Ketat Penyaluran BBM Premium di Tiap SPBU

Aduh, KPU Kembalikan Berkas Caleg

Demokrat Optimis Raih Kursi DPR RI di Dapil Sulawesi Barat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi sudah diatur dalam UU APBN. Sehingga memastikan postur APBN 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja, termasuk untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Kan keseluruhan APBN itu baik dari sisi penerimaan maupun belanja pasti ada beberapa yang bergerak berdasarkan indikator ekonomi, seperti harga minyak, nilai tukar bahkan juga dari sisi suku bunha. Jadi pergerakan itu ada dalam UU APBN sudah mengamanatkan untuk bisa teralokasikan," ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (12/7).

Ani melanjutkan, bahwa penambahan subsidi ini rencananya dilakukan tahun ini dan dilanjutkan di tahun anggaran 2019 yang akan disepakati antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Untuk masalah subsidi seperti saya katakan kemarin, Menteri ESDM menyampaikan kepada Komisi VII, jadi nanri Komisi VII dan Kementerian ESDM yang akan menetapkan bagi pemerintah kenaikan dari Rp500 per liter menjadi Rp2000 untuk dialokasikan berdasarkan pos yang ada," pungkasnya. []

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image