8.300 Karyawan Belum Jelas Nasibnya, SPSI: Pemerintah Jangan Kejar Saham Freeport Saja!

Denny Iswanto

Image
Petugas kebersihan mulai membersihkan sampah di kawasan Patung Kuda, depan Istana Negara, dan Monumen Nasional menyusul aksi buruh memperingati hari buruh sedunia (May Day) | AKURAT.CO/Arief Munandar

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat tidak hanya fokus mengejar kepemilikan saham 51 persen PT Freeport Indonesia.

"Ada penting juga yaitu memikirkan nasib sekitar 8.300 karyawan mogok kerja Freeport yang hingga kini nasibnya terkatung-katung di Timika," ucap Ketua DPC SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobay di Timika, Kamis (12/7).

Dikatakan, proses negosiasi untuk mendapatkan saham 51 persen Freeport masih terus berlangsung alot antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoRan.

Di sisi lain, katanya, sudah lebih dari satu tahun sekitar 8.300 karyawan permanen Freeport dan perusahaan subkontraktor yang melakukan mogok kerja dan di-PHK secara sepihak oleh perusahaan hingga kini belum mendapatkan keputusan yang jelas terkait nasib mereka.

"Kami minta pemerintah tolong memperhatikan nasib sekitar 8.300 karyawan mogok kerja Freeport. Kalaupun pemerintah sedang fokus untuk mengejar 51 persen saham Freeport, tapi juga perlu dipikirkan nasib ribuan karyawan yang di-PHK secara semena-mena oleh manajemen Freeport dan perusahaan subkontraktor. Perlu ada Peraturan Presiden untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap nasib pekerja dari tindakan semena-mena oleh perusahaan," kata Aser.

Anggota DPRD Mimika itu mengatakan sejak awal kasus mogok kerja sekitar 8.300 karyawan Freeport dan subkontraktornya bergulir, posisi karyawan kurang mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah.

"Keputusan manajemen Freeport melakukan furlog itu kan tidak pernah diatur dalam peraturan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Itulah yang memicu ribuan karyawan melakukan mogok kerja. Tapi mengapa pemerintah seolah-olah membenarkan tindakan furlog yang dilakukan perusahaan sehingga tidak melakukan pembelaan apapun saat perusahaan memutuskan PHK massal secara sepihak," tanya Aser Gobay, politisi Partai Nasdem itu. []

baca juga:

Prancis Unggul Babak Pertama, Ruhut: Petanda Jokowi 2 Periode

Ucapan Jokowi Soal Cak Imin Dinilai Agar PKB Tetap Berkoalisi

NasDem Sepakat Siapapun Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image