Kesimpulan PK, Anas Nilai Ada Kekhilafan Hakim Dalam Memutus Perkaranya

Yudi Permana

Image
Anas Urbaningrum | nawacita.co

AKURAT.CO, Terpidana perkara kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum menuding adanya kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan majelis hakim di tingkat pertama di pengadilan Tipikor, Jakarta, yang memutus perkara korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang (P3SON) dan tindak pidana pencucian uang. 

 "Kekeliruan yang nyata dari putusan (majelis hakim) sebelumnya, secara rinci kami sampaikan, dan kami uraikan dalam naskah kesimpulan yang sudah kami sampaikan pada Majelis Hakim Yang Mulia," kata Anas saat membacakan pokok kesimpulan permohonan PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/7). 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai bahwa putusan majelis hakim merupakan bentuk ketidakadilan yang menimpa dirinya. Sehingga Anas berharap dengan mengajukan PK ini mendapat keadilan menurut pemahaman dalam menegakan hukum. 

baca juga:

Jaksa KPK Tuntut Penyuap Wali Kota Kendari 3 Tahun Penjara

Ngerasa bukan Dalang Utama, Bos Quadra Solution Pinta Hakim Pertimbangkan Putusannya

Dokter Bimanesh Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

"Kami yakin Yang Mulia penegakkan hukum itu dimaksudkan untuk menghasilkan orang-orang mendapat hukuman. Tapi menegakkan hukum itu dimaksudkan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hukum yang tegak tapi mencecerkan keadilan, itu mencederai hukum itu sendiri," ujarnya.

Putusan majelis hakim yang memvonis selama 14 tahun hukuman penjara, kata Anas merupakan sesuatu yang zalim karena adanya skandal hukum antara penegak hukum. 

"Mohon maaf menurut kami itu jadi skandal keadilan. Putusan yang zalim itu bukan hanya skandal hukum, tapi putusan yang zalim juga skandal keadilan dan juga skandal kemanusiaan," tuturnya. 

Diketahui Anas merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. 

Dalam mengajukan Kasasi pada waktu itu, Mahkamah Agung (MA) memvonis Anas Urbaningrum dengan hukuman selama 14 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Tidak hanya itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57, 5 miliar.

Sebelumnya dalam pertimbangan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor, Anas dinilai terbukti mendapatkan bantuan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, melalui Grup Permai sebesar Rp 30 miliar dan 5,225 juta dolar AS. Bantuan tersebut digunakan untuk pemenangan Anas saat mencalonkan sebagai Ketua Umum Demokrat saat kongres tahun 2010.

Namun, uang tersebut tersisa sebesar 1,3 juta dolar AS dan Rp 700 juta. Uang sisa itu selanjutnya disimpan kembali oleh mantan sekretaris Nazaruddin,  Yulianis. Yulianis juga sebelumnya menjadi saksi untuk Anas dalam sidang PK yang digelar sebelumnya. 

Kesaksian Yulianis di persidangan karena adanya barang bukti baru yang dimilikinya menjadi dasar pengajuan permohonan PK. Salah satunya terkait adanya keterangan dari Yulianis dan Marisi Matondang, dan mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noer dapat membantu dirinya agar terbebas dari jeratan hukuman. 

"Yang tiga-tiganya telah menyampaikan testimoni secara tertulis, dan kemudian dilegalisasi oleh notaris. Dan keduanya hadir secara langsung memberikan kesaksian di muka persidangan," ucapnya. 

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa ada bukti baru berupa pernyataan yang dulu tidak pernah tersampaikan, baik dihadapan penyidik maupun di persidangan tingkat pertama. 

"Dari saksi yang menyampaikan testimoni itu sudah sangat jelas adanya novum yang belum pernah disampaikan pada persidangan ketika di Pengadilan Negeri (Tipikor)," tandasnya. []

terkait

Image
Image
Image
Image
Image
Image

komentar

Image
0 komentar

terkini

Image
Image
Image