top foto
News \ Berita
Kolom

Selasa, 08 Agustus 2017 10:47 WIB

Ketika Ekonomi Berjalan Ditempat

Penulis  Bhima Yudhistira Adhinegara

Bhima Yudhistira Adhinegara

Bhima Yudhistira Adhinegara
Pribadi

AKURAT.CO, Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2017 nampaknya tak sesuai harapan Pemerintah. Angka pertumbuhan hanya mampu mencapai 5,01% atau tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Boleh dibilang ekonomi Indonesia mengalami fase stagnasi alias jalan ditempat. Penyebab stagnasi ekonomi terletak di pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada di angka 4,95%. Padahal triwulan II adalah puncak konsumsi karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. Bagi Negara dengan kue ekonomi terbesar yang disumbang oleh konsumsi rumah tangga, jelas lesunya konsumsi merupakan alarm tanda bahaya.

Berbagai data juga mengkonfirmasi turunnya konsumsi sejak awal tahun 2017. Misalnya pada bulan Ramadhan tahun 2017 penjualan ritel hanya mampu tumbuh 5%, sedangkan di tahun 2012 pertumbuhannya tercatat 38,7%. Bukan hanya pedagang ritel modern yang mengeluhkan sepinya omset, pedagang pasar tradisional juga mengeluh omset secara rata-rata anjlok 38% di paruh pertama tahun ini. Semua data mengkonfirmasi bahwa daya beli memang turun.

Disisi yang lain terjadi kenaikan dana simpanan di perbankan yang tumbuh 11% per Mei 2017. Ditelusuri lebih lanjut, kenaikan dana simpanan berasal dari kelompok menengah atas yang menahan belanja dengan alasan berjaga-jaga dari kondisi ketidakpastian ekonomi serta mengantisipasi resiko politik jelang Pilpres 2019. Kalau dana simpanan naik, sementara daya beli turun artinya prospek ekonomi kedepan kurang begitu baik. Prilaku konsumen kelas atas bisa dikatakan cemas melihat kondisi saat ini.

Dimana letak masalahnya? Tidak bisa dipungkiri bahwa daya beli memang melemah sejak tahun 2014 lalu, diiringi oleh kelesuan ekonomi global yang mempengaruhi harga komoditas dan kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya tercatat 5,56% di tahun 2013 terus merosot hingga 5% di tahun 2016 lalu. Beberapa sektor seperti perkebunan dan pertambangan bahkan sempat mencatatkan penurunan yang cukup tajam selama dua tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% membuat Indonesia kehilangan momentum lepas landas menjadi Negara maju. 72 tahun Indonesia merdeka masih berada pada jebakan kelas menengah (middle income trap). Untuk lepas dari jebakan kelas menengah setidaknya butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7%. Hal ini juga harus di iringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Sayangnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercipta makin buruk.

Pertumbuhan Tak Berkualitas

Faktor penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi salah satunya akibat fenomena deindustrialisasi atau menurunnya porsi sektor industri manufaktur terhadap kue ekonomi. Porsi sektor industri manufaktur di era Orde Baru bisa mencapai 28% terhadap PDB kini tinggal 20%. Jadi bisa dikatakan ada lompatan yang terlalu cepat dari pertumbuhan berbasis industri ke sektor jasa dan perdagangan. Sementara sektor jasa tingkat penyerapannya tidak sebanding dengan industri pengolahan. Otomatis, serapan tenaga kerja yang tercipta pun menurun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh data BKPM yang menyebutkan bahwa serapan tenaga kerja di semester I 2017 menurun hingga 141 ribu orang jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 680 ribu orang kini tinggal 539 ribu orang.

Faktor kedua terletak pada pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan. Awalnya, ambisi untuk membangun infrastruktur dimaksudkan sebagai kebijakan countercylical ala Keynesian. Jadi basis teorinya, ketika ekonomi lesu Pemerintah harus lebih ekspansif mendorong belanja dengan membangun proyek infrastruktur. Dalam fase pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan banyak tenaga kerja yang akan terserap sehingga pendapatan riil masyarakat akan meningkat. Sayangnya yang terjadi di Indonesia tidak seindah mimpi Keyness. Infrastruktur yang dibangun saat ini lebih padat modal dan teknologi.

Penyerapan tenaga kerja yang rendah akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat secara umum tidak mengalami kenaikan yang signifikan maka purchasing power atau daya belinya otomatis menurun. Dampak lanjutan dari pertumbuhan yang tak berkualitas adalah upaya penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat. Bahkan, data BPS per Maret 2017 mengungkap tambahan jumlah penduduk miskin dalam 6 bulan mencapai 6.900 jiwa.

Ketimpangan pun mandek dengan rasio gini sebesar 0,39 dalam 2 tahun terakhir. Bahkan paska reformasi angka ketimpangan cenderung naik. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin bisa dikatakan gagal. Kalau ekonomi terus jalan ditempat, bukan tidak mungkin angka kemiskinan dan ketimpangan kedepannya makin sulit turun bahkan cenderung meningkat. Jalan keluarnya tidak ada cara lain yakni bangkitkan kembali sektor industri pengolahan. Pak Presiden oleh karenanya jangan hanya blusukan ke proyek-proyek infrastruktur, tapi juga ke kawasan industri agar mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku industri. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan seperti pepatah Keyness "In the Long Run, We Are Dead!". []


(Penulis adalah peneliti INDEF)

 

INDEF BPS Kemenkeu Bhima Yudhistira Adhinegara Pertumbuhan Ekonomi
Redaktur. Juaz

akurat logo
News Feed



akurat logo
Fokus

Kontroversi Top Up Kartu Tol Non Tunai

Kontroversi Top Up Kartu Tol Non Tunai

Bedah Pemikiran Prabowo Subianto

Bedah Pemikiran Prabowo Subianto

Cita Rasa Kopi Lokal

Cita Rasa Kopi Lokal

Arogansi Lembaga Kesehatan

Arogansi Lembaga Kesehatan

Genosida Muslim Rohingya

Genosida Muslim Rohingya

Copyright © 2017 Akuratco. All right reserved

arrow top